Minggu, 10 Februari 2013

Akibat Hukum Fidusia dan Hak Tanggungan Bila Tidak DIdaftarkan


                                                                                             Inzet
PENDAPAT HUKUM  


Untuk kasus debitur      : X               
Plafond Pinjaman          : Rp.450.000.000,-

A. Para Pihak

1. PT. Bank M  adalah Bank Perkreditan yang  berkedudukan di Palembang yang anggaran dasar pendiriannya pertama kali dimuat dalam akta tertanggal 12 April 2006 yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 29 Mei 2006 No.C-15392.HT.01.01.TH.2006 selaku kreditor yang memberikan fasilitas pinjaman tertentu  kepada debitur selanjutnya disebut pihak Bank.                 

2.  adalah  pihak yang berhutang dengan jumlah tertentu dengan  jangka waktu tertentu pada bank selajutnya disebut Debitur.

 3.  P  adalah pihak yang mengikatkan diri dengan menjaminkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya baik karena sifarnya maupun karena perundang-undangan dianggap sebagai benda tetap pada pihak Bank selanjutnya disebut penjamin.


B. Permasalahan
                
     Akibat hukum atas jaminan fidusia dan hak tanggungan yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)      
 

C. Dasar Hukum               
     1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  dan ;
     2. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta     Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah


D. Kasus Posisi atau Kronologis              

-   Bahwa Debitur mengajukan pinjaman kepada Pihak Bank sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Pinjaman Saudara  No.013/SP3-MAS/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 dan  Pihak bank menyetujui atas fasilitas pinjaman debitur tersebut. 
      
-         Bahwa Debitur mengikatkan diri pada Bank dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Non Angsur kepada Bank  pada tanggal 23 Februari 2007 untuk pinjaman sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jagka waktu selama 2 (dua) bulan sejak 23 Februari 2007 sampai 23 April 2007  yang diikat dengan perjanjian antara lain :
a.       Perjanjian pinjaman Plafond No.226/PMK-MAS/II/2007, tanggal 23 Februari 2007 ;
b.      Perjanjian Penyerahan Jaminan Fidusia tanggal 23 Februari 2007 ;
c. Akta Pengakuan Hutang No.87 tertangal 23 Februari 2007 yang dibuat dihadapan ELMADIANTINI, SH, Notaris di Palembang ;
d.  Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan No.05 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat dihadapan NYONYA IRENE YOVITA,SH, Notaris di Bekasi.

-         Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang debitur, debitur  meyerahkan BPKB kendaraan bermotor (mobil) yang dikuasai  dan penjamin menyerahkan Sertipikat Hak Milik sebagai jaminan dengan data  sebagai berikut   :
1. BPKB No.                     : A 2977400
    Merk/Type                     : Suzuki/SJ 410
    Jenis/Model                    : Mobil penumpang/Jeep
    Tahun                             : 1995
    Warna                            : Biru Metalik ;

2.  BPKB No.                    : A 6362869 O
     Merk/Type                    : Toyota
     Jenis/Model                   : Mobil Penumpang
     Tahun                            : 1998
      Warna                          : HijauMetalik              

3.  Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1263/Utan Panjang tanggal 09 Oktober 2000 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota jakarta Pusat, kecamatan Kemayoran, Kelurahan Utan Panjang, sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No.02162/U.Panjang/2000 tanggal 16 Oktober 2000 seluas 27 m2  yang terdaftar atas nama P.  

-         Bahwa saat ini pertanggal 01 April 2011 hutang debitur dapat dipericikan sebagai berikut :
Pinjaman Modal Kerja Non Angsur      

 -  Bahwa sampai saat ini debitur belum juga meyelesaikan kewajiban-kewajibannya sementara itu berdasarkan keterangan dari Head Kolektor pihak Bank debitur saat ini sedang di tahan polisi sehubungan dengan kasus narkoba.


E. Analisa Hukum                 

    1. Tentang Jaminan Fidusia    
Bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, sedangkan perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan tapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, Selanjutnya kreditor akan memperoleh Sertipikat Fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha Esa” yang memiliki kekuatan Eksekutorial  langsung apabila Debitor melakukan pelanggaran perjanjian Fidusia (cidera janji) kepada Kreditor sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

   Akta bawah Tangan
Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat antara para pihak dimana pembuatanya  tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh Undang-undang (Notaris/PPAT)     

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia UU No.42 tahun 1999 pasal 11 (I) menyebutkan bahwa  Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan atau dibuatkan Sertipikat jaminan Fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan berisiko, Kreditor bisa melakukan hak  eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulan kesewenang-wenangan dari  kreditor, jadi perjanjian jaminan secara fidusia yang tidak didaftakan di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.     

Bahwa sehubungan dengan itu perjanjian yang dibuat dibawah tangan  antara debitur dengan pihak bank yang termuat dalam  Perjanjian pinjaman Plafond No.226/PMK-MAS/II/2007, tanggal 23 Februari 2007, Perjanjian Penyerahan Jaminan Fidusia tanggal 23 Februari 2007, Akta Pengakuan Hutang No.87 tertangal 23 Februari 2007 yang dibuat dihadapan ELMADIANTINI, SH, Notaris di Palembang berlaku sebagai perjanjian pokok, sedangkan perjanian tambahannya atau accesoir tidak dibuat  yang demikian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan atau melalui lelang KPKNL.   


2.  Hak Tanggungan
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT itu, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT). Tidak adil bagi pihak ketiga yang terkait dengan pembebanan suatu Hak Tanggungan apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan Hak Tanggungan itu. Hanya dengan cara pencatatan atau pendaftaran yang terbuka bagi umum maka memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan Hak Tanggungan atas suatu hak atas tanah.

Salah satu perwujudan pemberian kepastian hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam bagian menimbang pada pembukaan UUHT, adalah adanya kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan sebagai pewujudan dari asas publisitas, walaupun prinsip yang sama juga sudah diterapkan dalam Hipotik.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Dalam pasal 15 ayat 2  Undang-undang  No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah  menyebutan bahwa

” Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebgaimana dimaksus ayat (3) dan ayat (4)”.     
Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 3 Undang-Undang ini bahwa : 
“ Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberikan”.
Ayat 4 Pasal 15 Undang-undang ini meyebutkan bahwa :
“ Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
Pada ayat 6 Pasal 15 Undang-undang ini menjelaskan bahwa :  
“ Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau ayat (4) atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan seabagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum”.

Selanjutnya menelaah kasus debitur tersebut diatas bahwa pinjaman debitur tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan Nomor 05 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat dihadapan NYONYA IRENE YOVITA, SH, Notaris di Bekasi  yang berlaku hanya satu bulan sejak ditandatanganinya SKMHT sehingga berakhir pada tanggal 23 Maret 2007 tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga akta SKMHT berakhir dengan sendirinya dan batal demi hukum (pasal 15 ayat 6).


F.  Pendapat Hukum                   

Dari uraian yang disampaikan sebelumnya, maka kami berpendapat atas kasus debitur tersebut  diatas sebagai berikut :       

- Bahwa perjanjian pinjaman yang dibuat pihak bank dengan debitur  hanya meliputi perjanjian pokok saja sedangkan perjanjian ikutan atau accesoir tidak dibuatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid).

-  Bahwa eksekusi atau  lelang atas jaminan debitur tersebut diatas tidak dapat dilakukan baik melalui Pengadilan atau melalui lelang KPKNL namun demikian kewajiban-kewajiban debitur harus tetap dilunasi dan diselesaikan.             

-  Bahwa pihak bank dapat menempuh jalan kekeluargaan dengan pihak debitur atau penjamin atas kewajiban-kewajiban yang  harus diselesaikan  dengan menemui langsung debitur atau meminta kepada penjamin untuk membuat dan menandatangani Akta Kuasa Jual secara Notariil dihadapan Notaris, yang demikian diperlukan agar bank mendapatkan pelunasan hutang debitur tersebut, sedangkan mengenai jaminan barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat adalah dapat dilakukan dengan menguasai secara fisik kendaraan tersebut yang demikian untuk melunasi kewajiban-kewaiban debitur.      


G. Kesimpulan

Bahwa  bank harus lebih berhati-hati dalam meberikasn fasilitas pinjaman kepada debitur dengan tetap memperhatikan kelayakan dan karakter debitur sendiri  terlepas dari pinjaman itu lama atau sebentar, kolega  atau rekanan bank harus tetap mengedepankan aspek legalitas dan kepastian hukum (recht zakerheid).         


Demikianlah pendapat ini disampaikan agar dapat digunakan bilamana perlu.



       Palembang, 04 April  2011 
Oleh : Koko & Glory Law Firm 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar